Jakarta – Dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyoroti dugaan markup besar-besaran dalam proyek kereta cepat Whoosh.
‎
‎Menurut Mahfud, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya 17–18 juta dolar AS.
‎
‎“Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?” ujar Mahfud dalam video berdurasi lebih dari 20 menit itu.
‎
‎Mahfud menjelaskan, proyek kereta cepat awalnya ditawarkan oleh Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1%.
‎
‎Namun, pemerintah kala itu justru membatalkan kerja sama dengan Jepang dan berpaling ke China dengan bunga 2% yang kemudian membengkak jadi 3,4%.
‎
‎Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, bahkan disebut menolak proyek ini karena dianggap tidak layak secara ekonomi.
‎
‎“Pak Jonan bilang tidak visibel, akhirnya malah dipecat,” kata Mahfud, mengutip cerita dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo.
‎
‎Yang lebih mengejutkan, kata Mahfud, beban utang proyek ini terus menumpuk.
‎
‎Setiap tahun, bunga utang kereta cepat mencapai Rp2 triliun, sementara pendapatan tiket maksimal hanya Rp1,5 triliun.
‎
‎“Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan,” tegasnya.
‎
‎Ia pun mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak agar proyek kereta cepat Whoosh dibiayai oleh APBN.
‎
‎Risiko Gagal Bayar dan Ancaman Kedaulatan Wilayah
‎
‎Mahfud juga memperingatkan bahaya jika Indonesia gagal bayar utang proyek tersebut.
‎
‎Ia mencontohkan kasus Sri Lanka, yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategis setelah gagal melunasi utang kepada China.
‎
‎“Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita,” kata Mahfud.
‎
‎Mahfud mendesak agar kasus dugaan markup ini diselidiki secara hukum, karena selisih biaya yang mencapai tiga kali lipat bisa masuk ranah pidana korupsi.
‎
‎“Kalau betul ada markup, itu pidana. Harus diselidiki ke mana uangnya mengalir,” tegasnya.
‎
‎“Jangan biarkan bangsa ini terbiasa membiarkan yang bersalah lalu dimaafkan begitu saja.”
‎
‎Di bagian lain, Mahfud juga menyinggung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mulai menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi besar, termasuk kasus timah di Bangka Belitung dan pembatalan status PSN proyek PIK 2.
‎
‎“Prabowo mulai merangkak memberantas korupsi. Dari kasus Riza Chalid sampai timah, ini langkah yang bagus,” ujarnya.
‎
‎Sumber: DisWay