Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan pentingnya penguatan pengawasan distribusi BBM dan LPG.
“Kita perlu memperkuat pengawasan, termasuk jika diperlukan dengan pemanfaatan teknologi seperti pemantauan distribusi berbasis GPS, dokumentasi lapangan, serta pengawasan langsung hingga ke SPBU,” tegas gubernur.
Hal ini ditegaskan gubernur saat menghadiri Rapat Koordinasi Antisipasi Kenaikan Harga akibat dampak kenaikan BBM yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (20/4/2026).
Selain pentingnya pengawasan, menurut Agustiar, pengaturan pola distribusi juga perlu dipertimbangkan, seperti pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan non-subsidi, guna mencegah penumpukan dan antrean panjang di lapangan.
“Sekali lagi, mari kita perkuat kolaborasi dan gotong royong dalam mengantisipasi potensi kelangkaan BBM dan LPG. Pastikan subsidi tepat sasaran, dan tidak ada celah sekecil apa pun untuk penyalahgunaan,” tandasnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat membangun kebersamaan, memperkuat koordinasi, serta mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi ke depan.
Sebab persoalan BBM memiliki dampak yang sangat luas terhadap berbagai sektor.
Gubernur menjelaskan, berdasarkan data yang ada, kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah cukup besar, dengan dukungan beberapa depot seperti di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun. Oleh karena itu, distribusi harus benar-benar diperhatikan, baik dari sisi jumlah maupun pemerataan.
“Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya pada wilayah-wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini penting agar distribusi BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa dampak distribusi BBM sangat luas, termasuk terhadap harga kebutuhan pokok dan inflasi daerah.
Oleh karena itu, diperlukan kebersamaan dan koordinasi yang kuat antarseluruh pihak.
“Kami menilai bahwa permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat dari kita semua,” tegasnya.
Sementara itu, Pj. Sekda Linae Victoria Aden menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan pasokan dan distribusi BBM serta LPG tetap aman dan lancar melalui koordinasi intensif dengan Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan.
Pj Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden
Ia menambahkan, pengawasan distribusi subsidi, baik BBM maupun LPG 3 kg, harus diperketat agar tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
Langkah penertiban serta penegakan hukum terhadap penimbunan dan kecurangan juga perlu dilakukan secara tegas.
Pengendalian inflasi daerah, lanjutnya, menjadi prioritas melalui monitoring harga, sidak pasar, serta intervensi apabila terjadi lonjakan.
Selain itu, perlindungan masyarakat diperkuat melalui bantuan sosial, operasi pasar, dan layanan pengaduan.
“Komunikasi publik yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya kepanikan,” ujarnya.
Di sisi lain, pihak Pertamina telah melakukan sejumlah langkah antisipatif, antara lain melalui penguatan stok, monitoring distribusi secara real time, serta optimalisasi logistik. Hal ini perlu didukung dengan sinergi di tingkat daerah.
suasana rapat koordinasi tentang Pengawasan BBM dan LPG di Istana Isen Mulang Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansyah Andrias, Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Hendri Hanafi, kepala perangkat daerah terkait, serta jajaran Pertamina.
