Tangerang – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo tampil memukau saat diminta berbagi praktik baik terkait kesuksesan digitalisasi pembelajaran di Kalteng pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah dalam Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2026.
Hadir mewakili Guernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Wagub H. Edy Pratowo didampingi Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kalteng Muhammad Reza Prabowo. Rakor yang mengusung tema “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” tersebut digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Hall 3 ICE BSD City, Tangerang, Kamis (13/11/2025).
Pada suatu sesi, Wagub H. Edy Pratowo secara khusus diminta naik ke panggung untuk memaparkan praktik baik di hadapan sejumlah pejabat penting, di antaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Fajar Riza Ul Haq, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.
Paparan tersebut juga disimak langsung oleh para gubernur dan bupati/wali kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam paparannya, Wagub H. Edy Pratowo dengan rendah hati menyatakan bahwa apa yang dilakukan Kalteng sejatinya sejalan dengan semangat banyak daerah lain, namun ia ingin berbagi cara dan pengalaman Kalteng dalam menjawab tantangan unik wilayahnya.
“Mungkin apa yang kami sampaikan ini sama halnya dengan apa yang dilakukan Bapak Ibu semua. Kami hanya ingin berbagi pengalaman tentang upaya kita di dalam melaksanakan revitalisasi khusus untuk pendidikan dan digitalisasi tahun ajaran 2026,” ujarnya.
Wagub kemudian menggambarkan secara konkret tantangan geografis Kalteng. Sebagai provinsi terluas di Indonesia dengan luas sekitar 153.000 km², atau 1,5 kali Pulau Jawa, Kalteng hanya dihuni sekitar 2,8 juta jiwa.
Untuk mencapai salah satu kabupaten yang berada di ujung dan berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat, perjalanan dari ibu kota provinsi bisa memakan waktu hingga 12 jam.
Kondisi ini menjadi salah satu latar belakang mengapa digitalisasi pembelajaran di Kalteng didesain bukan sekadar proyek teknologi, melainkan jawaban atas keterbatasan akses.
Ia menjelaskan, struktur geografis Kalteng juga berbeda dari Pulau Jawa maupun Sumatera.
Wilayahnya banyak berupa lahan datar, rawa, dan gambut, dengan desa-desa yang tersebar di hulu sungai-sungai besar seperti Sungai Kapuas, Kahayan, dan Mentaya.
Banyak masyarakat bermukim di pedalaman dengan akses yang sangat bergantung pada kecepatan dan moda transportasi air.
“Jadi untuk menjangkau itu, tentu tidak semua wilayah desa ini terjangkau oleh internet,” kata Wagub.
Menghadapi kenyataan tersebut, Gubernur H. Agustiar Sabran dan jajaran Pemprov Kalteng memilih strategi pembangunan pendidikan yang dimulai dari desa.
Desa diposisikan sebagai ujung tombak. Melalui kebijakan pendidikan, Pemprov Kalteng mendorong kolaborasi erat dengan Kemendikdasmen agar revitalisasi dan digitalisasi pendidikan tidak berhenti di tataran konsep, tetapi berjalan nyata di tingkat sekolah.
Di bidang sarana pembelajaran digital, Wagub memaparkan bahwa sejak 2024 Pemprov Kalteng sudah mulai menyiapkan perangkat interaktif digital.
“Di Kalimantan Tengah tercatat sebanyak lebih kurang 1.984 unit di tahun 2024, kemudian di tahun 2025 ini ada 3.147 unit papan tulis interaktif yang sudah kami lakukan dan ini sudah 100 persen, di samping juga dari Kementerian Mendikdasmen juga membantu,” jelasnya.
Papan tulis interaktif ini tersebar di satuan pendidikan, khususnya SMA, SMK, dan SKh, sebagai tulang punggung pelaksanaan pembelajaran digital dan hybrid.Wagub juga memaparkan bahwa revitalisasi fisik dan pembelajaran dilakukan serentak di sekolah-sekolah jenjang SMA, SMK, dan SKh.
Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pembelajaran di Kalteng tidak bisa dilepaskan dari kemampuan menjangkau daerah yang belum terlayani internet.
Untuk itu, digitalisasi pembelajaran didukung dengan penyediaan panel surya dan koneksi Starlink di titik-titik yang sulit akses listrik dan jaringan.
“Ini sudah dilakukan 100 persen di wilayah provinsi Kalimantan Tengah,” tegasnya, menggambarkan keseriusan Pemprov menghadirkan pemerataan akses digital.
Tak berhenti pada infrastruktur, Pemprov Kalteng juga membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi melalui aplikasi PENA KALTENG.
Aplikasi ini memuat data keberadaan dan kondisi sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan provinsi, yakni SMA, SMK, dan SKh.
Melalui PENA KALTENG, pemerintah dapat memantau profil satuan pendidikan hingga ke level sekolah, sekaligus membuka ruang saran dan masukan dari berbagai kalangan sebagai bahan evaluasi dan monitoring.(Rzn/Media DisdikKalteng)
