PALANGKA RAYA – Distribusi tenaga pendidik yang belum merata masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyatakan komitmennya untuk memperbaiki kondisi ini, khususnya di daerah terpencil yang masih kekurangan guru.

Menurut data Disdik Kalteng, saat ini terdapat 4.092 guru PNS dan 1.993 guru PPPK yang tersebar di seluruh wilayah Kalteng. Namun, sebagian besar tenaga pengajar masih terkonsentrasi di perkotaan. “Fasilitas yang lebih lengkap dan akses yang mudah membuat guru lebih memilih mengajar di kota. Akibatnya, sekolah-sekolah di daerah terpencil kekurangan tenaga pengajar,” jelas Reza, Kamis (3/10/2024).

Untuk menutupi kekosongan ini, pemerintah telah mengoptimalkan peran Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Saat ini, sebanyak 1.062 GTT dan 959 PTT bertugas di daerah terpencil untuk memastikan anak-anak di pelosok tetap mendapatkan pendidikan. Namun, menurut Reza, status GTT dan PTT masih menjadi tantangan tersendiri.

“Peran GTT dan PTT sangat besar, tetapi status mereka masih non-PNS. Ini yang perlu terus kita perjuangkan agar kesejahteraan mereka juga meningkat,” ujarnya. Reza menegaskan, program insentif khusus dan perumahan menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi tantangan ini.

Seorang guru di daerah pelosok Kalteng menyatakan bahwa tantangan terbesar adalah akses dan fasilitas. “Kami butuh lebih banyak dukungan agar bisa bertahan di sini. Dukungan berupa insentif dan tempat tinggal layak sangat membantu,” ungkapnya.

Dalam jangka panjang, Disdik Kalteng berencana melakukan rotasi guru secara berkala agar distribusi tenaga pengajar lebih merata. “Rotasi ini penting untuk memastikan semua wilayah mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan,” tambah Reza.

Dengan berbagai kebijakan yang sedang disiapkan, Disdik Kalteng berharap distribusi guru dapat lebih merata, sehingga tidak ada lagi ketimpangan pendidikan antara perkotaan dan daerah terpencil.